SEJARAH KESULTANAN SULU
Wawancara khusus dengan Mufti Besar Kesultanan
Sulu Darul Islam al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, MA, DPMSS.
Hiruk pikuk penyanderaan 10 WNI oleh Abu Sayyaf, dan pembebasan yang gagal oleh pasukan elite Philipina sehingga menewaskan 18 prajurit terbaik mereka membuat orang tercengang dan ingin tahu latar belakang segala hiruk pikuk ini. Siapakah sebenarnya kelompok Abu Sayyaf dan apa hubungannya dengan kelompok perlawanan bangsa MORO dalam upaya mempertahankan eksistensi Kesultanan Sulu yang dapat berdiri bebas dari cengkeraman kekuasaan pemerintahan Kristen Philipina. Kelompok Abu Sayyap adalah pecahan kecil dari fraksi MNLF dan kelompok pejuang MORO. Kelompok Abu Sayyaf ini memiliki ideologi yang keras. Demi mendapatkan
keinginannya, mereka tak segan menculik bahkan membunuh sandera. Sasaran
utamanya adalah warga Filipina dan Amerika Serikat, termasuk Indonesia,
Jepang serta Malaysia tak luput untuk diculik. Banyak orang Mindanao (Islam) sendiri yang tidak setuju- dengan cara- cara berperang mereka yang menggunakan cara- cara berperang sebagaimana cara- cara perang yang diperagakan ISIS, dimana kelompok Abu Sayyaf ini telah berbaiat dan menyatakan tunduk dan mengakui ISIS.
Untuk mengetahui segala permasalahan yang ada, kita harus terlebih dahulu mengetahui sejarah Kesultanan Sulu, yang ketika itu berhasil mengembangkan kesultanan Islam yang berpusat di Philipina Selatan dengan daerah yang meliputi juga Sabah Malaysia.
Pembaca pasti terkejut, bahwa ternyata orang yang dipilih oleh rakyat Sulu sebagai The Grand Mufti of Sulu adalah orang
Indonesia yang sudah tidak asing lagi kiprahnya dalam dunia pergerakan Islam,
dialah Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab. Dengan menyandang gelar Datu
Paduka Maulana Syar'i Sulu disingkat DPMSS dia dinobatkan oleh Sultan Sulu
sebagai Mufti Besar bagi Sultanate of Sulu Darul Islam (SSDI) sejak tanggal 23
Rabi'ul Awwal 1430 H / 19 Maret 2009 M, tatkala beliau masih mendekam di sel
penjara Polda Metro Jaya terkait Insiden Monas 1 Juni 2008.
Dibawah ini tanya jawab antara Sinar Islam (SI) dengan beliau Habib Rizieqti sebagai Mufti Besar Kesultanan Sulu, yang tentu sangat banyak tahu tentang sejarah Kesultana Sulu.
SI : Habib bisa ceritakan
sedikit tentang letak Kesultanan Sulu dan asal usulnya ?
HABIB : Pada awal abad 13 Miladiyyah, telah ramai datang para Ulama Ahlul Bait,
yaitu para Habaib yang berasal dari Hadramaut - Yaman ke kepulauan Sulu dan
Mindanau di Selatan Philipina untuk menyebarkan Islam. Da'wah mereka sukses dan
berkah, sehingga hampir seluruh masyarakat disana memeluk Islam.
Pada Tahun 1405 M, Syariful Hasyim yang nama aslinya adalah Sayyid Abu Bakar,
karena jasanya mengislamkan Sulu, maka dinobatkan oleh masyarakat Sulu sebagai
Sultan untuk memimpin Kesultanan Islam Sulu, yang wilayahnya meliputi Pulau
Palawan, Tawi-Tawi, Sabah, Sulu, Basilan dan Zamboanga.
Dan di Tahun 1515 M, masyarakat Mindanau menobatkan kerabat Sultan Sulu, yaitu
Syarif Muhammad Kabungsuan, karena jasanya mengislamkan Mindanau, sebagai
Sultan Mindanau dengan wilayah kekuasaan mencakup seluruh kepulaun Mindanau
kecuali Zamboanga. Kedua Kesultanan Islam bersaudara, saling cinta dan bekerja
sama. Bahkan ketika Spanyol datang hendak menjajah, kedua Kesultanan Islam
tersebut bahu membahu mengalahkan Tentara Spanyol.
SI : Tapi dalam sejarah
dunia disebutkan bahwa Spanyol dan Amerika Serikat pernah berkuasa atas Sulu
dan Mindanau ?
HABIB : Tidak betul ! Yang benar Spanyol dan Amerika Serikat secara bergantian
menguasai Phlipina, bukan Sulu dan Mindanau. Ada TIGA BUKTI sejarah yang
menunjukkan hal tersebut :
Pertama, pada tangal 7 November 1873,
Menteri Inggris di Madrid, A.H.Layard, menyurati Kerajaan Spanyol dan
menyatakan bahwa Inggris punya hak menolak kedaulatan Spanyol atas Sulu, karena
masyarakat Sulu tidak pernah mengakui dan tunduk menyerah kepada Spanyol.
Kedua, dalam Perjanjian Paris Treaty tahun
1898 yang mengharuskan Spanyol menyerahkan seluruh jajahannya di Philipina
kepada Amerika Serikat hanya menyebutkan dari wilayah Luzon sampai wilayah
Vesayas, sehingga tidak termasuk Sulu dan Mindanau, karena memang Spanyol tidak
pernah berhasil menguasai Sulu dan Mindanau.
Ketiga, dalam PETA yang dikeluarkan Perjanjian
Paris Treaty tahun 1898 antara Amerika Serikat dan Spanyol dibuat GARIS PEMISAH
antara wilayah jajahan Spanyol yang meliputi Luzon dan Vesayas dengan wilayah
Moroland yang meliputi Sulu dan Mindanau.
Tapi memang, Spanyol dan Amerika Serikat selalu berupaya untuk menguasai Sulu
dan Mindanau yang mereka sebut dengan bangsa MORO, tapi mereka selalu mendapat
perlawanan sengit dari rakyat Sulu dan Mindanau,
Jadi jelas, bahwa sejak berdiri Kesultanan Sulu mau pun Kesultanan Mindanau
adalah Negeri Merdeka yang berdaulat, bukan bagian dari Philipina, Spanyol atau
pun AS.
SI : Lalu, bagaimana
ceritanya Kesultanan Sulu dan Kesultanan Mindanau yang semula adalah Negara
Merdeka berdaulat, tapi kini dikuasai Philipina ?
HABIB : Setelah Syariful Hasyim menjadi Sultan Sulu, maka anak cucunya secara
turun temurun menjadi Sultan Sulu, hingga giliran Sultan Badaruddin I yang
memiliki dua putera : Pertama Sultan Azimuddin I, yaitu moyang dari keluarga
Kiram yang saat ini dinobatkan oleh pemerintah Philipina sebagai Sultan Sulu
dan beristana di Manila. Dan kedua, Raja Muda Datu Bantilan, yaitu moyang dari
Sultan Bantilan Mu'izzuddin II yang saat ini dinobatkan sebagai Sultan Sulu
oleh para Syarif, Datu, Ulama, Tokoh dan Rakyat Sulu melalui Musyawarah di
RUMAH BICARA yaitu semacam Rumah Majelis Syura Rakyat Sulu di Jolo ibukota
Sulu.
Ketika Sultan Azimuddin I berkuasa, hubungannya sangat dekat dengan Spanyol,
bahkan sampai ada "issu" bahwa dia "dibaptis" di Manila ibu
kota Philipina. Sultan Azimuddin I berkilah bahwa itu hanya "siasat",
namun tatakala dia mengizinkan Spanyol membangun gereja di Sulu, maka rakyat
Sulu pun marah, sehingga Sultan Azimuddin I dima'zulkan dan diganti dengan
adiknya, yaitu Raja Muda Datu Bantilan yang dinobatkan sebagai Sultan
Mu'izzuddin I. Namun, 30 tahun kemudian Sultan Mu'izzuddin I mengembalikan
tahta Kesultanan kepada kakaknya Sultan Azimuddin I tatkala diketahui sudah
bertaubat dan usianya pun sudah sangat lanjut, sebagai tanda cinta antara dua
bersaudara.
Sejak saat itu, proses sejarah berjalan, keturunan kakak beradik Sultan
Azimuddin I dan Sultan Mu'izzuddin I secara bergantian menjadi Sultan Sulu
melalui musyawarah di RUMAH BICARA.
Jatuhnya Sulu dan Mindanau ke Philipina bermula dari datangnya Amerika Serikat
dan sekutunya menjajah Philipina. Kemudian dari Philipina, AS dan sekutunya
terus menerus melancarkan serangan ke Sulu dan Mindanau untuk dijajah. Namun
rakyat Sulu dan Mindanau terus melakukan perlawanan sengit.
Akhirnya, AS berhasil mengadu-domba keluarga Kesultanan Sulu dan Mindanau,
sehingga ada sejumlah keluarga kesultanan yang bersekutu dengan AS, sehingga AS
lebih mudah mengklaim bahwasanya Sulu dan Mindanau sudah dikuasainya. Padahal,
di Sulu dan Mindanau tiada hari tanpa perlawanan rakyat terhadap AS dan
sekutunya.
Ketika AS dan sekutunya melepaskan Philipina, maka mereka memasukkan Sulu dan
Mindanau ke wilayah Philipina, sehingga pemerintah Philipina mengklaim Sulu dan
Mindananu merupakan bagian dari negerinya. Hal ini tentu ditolak oleh rakyat
Sulu dan Mindanau, karenanya hingga kini terjadi perlawanan sengit dari rakyat
Sulu dan Mindanau melalui perjuangan MNLF yang dipimpin Nur Missuari, dan MILF
yang dipimpin Haji Murad, serta ABG yaitu ABU SAYYAF GROUP, dan kelompok lainnya.
Sementara keluarga Kesultanan Sulu dan Mindanau kembali dipecah belah dan di
adu domba oleh Pemerintah Philipina dengan menciptakan banyak Sultan dan Datu
PALSU untuk melemahkan perjuangan rakyat Sulu dan Mindanau.
Maka itu, tidak heran jika pada tanggal 12 September 1962, Sultan Ismail Kiram
I, yang dinobatkan oleh Philipina, menanda tangani penyerahan Kedaulatan Sabah
dan seluruh Kepulauan Sulu kepada Pemerintah Philipina. Apalagi Sultan ini
pernah ikut sebagai Tentara AS dalam Perang Dunia II dengan pangkat Mayor.
Nah, sejak saat itulah hingga kini Philipina mengklaim bahwa Sulu dan Mindanau,
termasuk Sabah di Kalimantan Utara menjadi wilayah kedaulatannya.
SI : Kenapa Philipina
hanya mengakui Sultan Keluarga Kiram dari keturunan Sultan Azimuddin I, sedang
keluarga Sultan Bantilan dari keturunan Sultan Mu'izzuddin I tidak diakui
Philipina ?
HABIB : Ada dua alasan utama : Pertama, karena keluarga Sultan Kiram mau
mengakui kedaulatan Philipina atas Sulu dan Mindanau, sehingga rela jadi warga
negara Philipina. Sedang keluarga Sultan Bantilan tidak mengakui hal tersebut,
bahkan berjuang untuk kemerdekaan Sulu dan Mindanau, sejak dahulu hingga kini.
Kedua, Philipina berpegang kepada putusan Hakim Makaskie pada pengadilan
British di Borneo tahun 1939 M, yang menyebutkan bahwa pewaris Kesultanan Sulu
yang berhak atas "Uang Sewa Sabah" ada sembilan, yaitu dua pria dan
tujuh wanita, yang kesemuanya dari keluarga Sultan Kiram. Padahal, putusan
tersebut hanya terkait tuntutan kesembilan pewaris tersebut terhadap "Uang
Sewa Sabah" saja, sementara keluarga Sultan Bantilan ketika itu memang
tidak mengajukan tuntutan "Uang Sewa Sabah", tapi yang mereka tuntut
adalah KEMERDEKAAN SULU.
Jadi, jelas kenapa Philipina mau mengakui Sultan Kiram dan menolak Sultan Bantilan.
SI : Kalau begitu, siapa
Sultan Sulu yang sah ?
HABIB : Bagi rakyat Sulu bahwa Sultan yang sah adalah Sultan yang dipilih dan
direstui oleh para Syarif, Datu, Ulama, Tokoh dan Rakyat Sulu melalui
Musyawarah di RUMAH BICARA, dan Sultan tersebut wajib berkomitmen untuk
MEMERDEKAKAN SULU dan MINDANAU dari penjajahan Philipina.
Dengan demikian, Sultan Kiram yang dinobatkan oleh Pemerintah Philipina bagi
rakyat Sulu TIDAK SAH, karena tidak dinobatkan melalui Musyawarah di RUMAH
BICARA. Apalagi Sultan Kiram ikut tunduk kepada Pemerintah Kafir Philipina, dan
menganggap dirinya sebagai warga Philipina. Begitu pula beberapa Sultan lain
yang menobatkan dirinya sendiri sebagai Sultan dan mengakui Philipina sebagai
negara mereka. Ada pun Sultan Bantilan Mu'izzuddin II bagi rakyat Sulu adalah
SULTAN SAH, karena dinobatkan melalui musyawarah para Syarif, Datu, Ulama,
Tokoh dan Rakyat Sulu melalui Musyawarah di RUMAH BICARA dengan komitmen
MEMERDEKAKAN Sulu dan Mindanau dari penjajahan Kafir Philipina.
SI : Lalu apa saja yang
sudah dan akan dilakukan oleh Sultan Sulu yang sah untuk kemerdekaan Sulu dari
penjajahan Philipina ?
HABIB : Pertama, Sultan Bantilan Mu'izzuddin II sejak dinobatkan sebagai Sultan
Sulu sudah mendeklarasikan KEMERDEKAAN SULU dan MINDANAU secara terbuka.
Kedua, Sultan Bantilan sudah membentuk KABINET pemerintahannya dan
mengumumkannya kepada rakyat Sulu. dan Mindanau, bahkan dunia internasional.
Ketiga, Sultan sudah mengembalikan semua simbol Kesultanan Sulu dan Mindanau
sebagaimana mestinya, seperti Islam sebagai dasar negara, syariat sebagai hukum
negara, logo, lambang, bendera, panji, stempel, nasyid kenegaraan dan
sebagainya.
Keempat, Sultan sudah dan sedang menyurati berbagai Kepala Negara untuk meminta
dukungan pengakuan kemerdekaan Sulu dan Mindanau, termasuk para Sultan di
Nusantara.
Kelima, Sultan mengangkat duta-duta kesultanan yang dikirim ke berbagai negara
untuk menggalang dukungan bagi kemerdekaan Sulu dan Mindanau.
Keenam, Sultan bertekad untuk menyatukan semua Faksi Perlawanan terhadap
Philipina, baik MNLF di Sulu, atau MILF di Mindanau, atau ABU SAYYAF di
Basilan, dan faksi-faksi lainnya. Sebab tanpa persatuan, rakyat Sulu dan
Mindanau tidak akan pernah meraih KEMERDEKAAN.
Ketujuh, Sultan bertekad untuk memerdekakan Sulu dan Mindanau dengan jalan
DAMAI, artinya melalui jalur politik dan diplomatik, selama Philipina tidak
lagi melakukan serangan terhadap rakyat Sulu dan Mindanau. Berapa pun lama
masanya, karena sudah puluhan tahun rakyat Sulu dan Mindanau melalui MNLF dan
MILF mau pun ABU SAYYAF dan lainnya, BERPERANG melawan Philipina, puluhan ribu
rakyat Sulu dan Mindanau gugur sebagai Syuhada, namun belum mengantarkan kepada
kemerdekaan. Jadi, Sultan mau coba jalan lain, tanpa memadamkan semangat
perlawanan dalam jiwa rakyat Sulu dan Mindanau terhadap penjajah Philipina.
Kedelapan, jika upaya damai pun tak membuahkan hasil, lalu Philipina tetap
melakukan serangan kepada rakyat Sulu dan Mindanau, maka Sultan Bantilan akan
menyerukan segenap rakyat Sulu dan Mindanau untuk JIHAD FI SABILILLAH secara
besar-besaran, karena tidak ada jalan lain lagi.
Kesembilan, Sultan menyerukan rakyat Sulu dan Mindanau untuk membuang KTP
Philipina, tapi menggantinya dengan KTP Kesultanan, sebagai bentuk ikrar bahwa
Sulu dan Mindanau BUKAN PHILIPINA. Kini, sudah puluhan ribu rakyat menyambut
seruan Sultan. Ke depan kita berharap SEMUA rakyat Sulu dan Mindanau melakukan
hal yang sama. Termasuk, turunkan Bendera Philipina di wilayah Sulu dan
Mindanau, dan naikkan Bendera Kesultanan.
Kesepuluh, Sultan mengangkat Mufti Besar untuk membimbing Sultan dan Rakyatnya
agar tetap berjalan di jalan Allah SWT dan Rasulullah SAW sesuai Aqidah Ahlus
Sunnah wal Jama'ah.
SI : Habib sendiri
bagaimana bisa menjadi The Grand Mufti of Sulu ? Habib kan warga negara
Indonesia kok boleh jadi Mufti Besar Sulu ?
HABIB : Sepuluh tahun terakhir saya bersama Tuan Guru Haji Abdulhalim Abbas,
mantan orang nomor dua di ARQOM, dan kawan-kawan, bekerja sama dengan Majelis
Ugama Islam Sabah (MUIS) sering SAFARI DA'WAH berkeliling keluar masuk berbagai
kota dan kampung di seluruh Sabah.
Dalam Safari Da'wah tersebut lah saya banyak bertemu dan berkumpul serta
berkomunikasi dengan warga Sulu, baik yang telah menjadi warga negara Malaysia
mau pun belum. Termasuk para Syarif, Ulama dan Datu dari Sulu, yang kemudian
mereka lah yang mengusulkan kepada Sultan Bantilan untuk mengangkat saya
sebagai Mufti Besar Sulu dan Tuan Guru Haji Abdulhalim Abbas sebagai Pemasihat
Utama Sultan. Akhirnya, usulan tersebut disetujui oleh Sultan dan seluruh
anggota kabinet kesultanannya.
Dalam Konstitusi Sultanate of Sulu Darul Islam (SSDI) bahwa Mufti Besar Negeri
Sulu mau pun Penasihat Sultan, boleh diambil dari negara dan bangsa mana pun,
termasuk Indonesia dan Malaysia. Sebab, persaudaraan Islam itu lintas sektoral
dan teritorial. Habaib dan Ulama itu milik umat Islam dimana pun mereka berada,
tanpa peduli negeri mau pun suku bangsanya.
SI : Apa Peran dan
Tugas Utama seorang Mutti Besar Sulu saat ini, selain memberi fatwa dalam
urusan agama ?
HABIB : Tugas Besar Mufti Besar Sulu saat ini adalah ikut serta secara pro
aktif memperjuangkan KEMERDEKAAN SULU dan MINDANAU dari penjajahan Philipina.
SI : Apakah
benar Sabah milik Kesultanan Sulu ? Bagaimana duduk persoalan sebenarnya ?
HABIB : Ya. Pada awalnya memang Sabah milik Kesultanan Sulu, dan warga asli
Sabah itu adalah rakyat Sulu. Nah, pada tanggal 22 Januari 1878, Kesultanan
Sulu menyewakan Sabah kepada British North Borneo Company (BNBC) dengan syarat
selama BNBC memerlukan dan mau mengelolanya, dan selama ada "Bulan dan
Bintang".
Namun pada Tahun 1946, saat BNBC tidak lagi memerlukan Sabah dan tidak mau lagi
mengelolanya, pihak BNBC tidak mengembalikan Sabah ke Kesultanan Sulu
sebagaimana mestinya, tapi menyerahkan Sabah kepada Kerajaan Inggris yang
menjajah Malaysia, dengan dalih syarat perjanjian selama ada "Bulan dan
Bintang" yang ditafsirkan sebagai perjanjian selamanya. Sedang Kesultanan
Sulu menafsirkan "Bulan dan Bintang" sebagai simbol Kesultanan, yaitu
keturunan Sultan Azimuddin I sebagai Bulannya dan keturunan Sultan Mu'izzuddin
I sebagai Bintangnya.
Dengan penafsiran sepihak dan dalih over sewa, Inggris pun melanjutkan sewa
Sabah tanpa batas waktu. Pada akhirnya, saat Inggris melepaskan Malaysia, maka
Sabah dimasukkan ke wilayah Malaysia, namun tetap dalam status sewa tanpa batas
waktu, hingga kini.
Nah, kini banyak muncul kerabat Kesultanan Sulu atau pihak lain yang
mengatas-namakan Kesultanan Sulu, menobatkan diri sebagai Sultan Sulu. Salah
satu sebabnya adalah karena banyak yang ingin mendapatkan "Uang Sewa
Sabah" berikut aneka fasilitas dan pelayanan khusus. Pemerintah Malaysia
sendiri melalui Kedubesnya di Manila, masih tetap membayar sewa tersebut kepada
keluarga Kiram, dengan alasan karena diakui sebagai Sultan Sah oleh pihak
pemerintah Philipina.
SI : Kalau Malaysia sudah
bayar sewa, kenapa pihak keluarga Sultan Kiram justru mengirim tentaranya
menyerang Lahad Datu di Sabah ?
HABIB : Malaysia terjebak dalam permainan pemerintah Philipina, karena Malaysia
membayar sewa untuk "pribadi" keluarga Kiram yang dipelihara oleh
pemerintah Philipina, bukan untuk rakyat dan negara Sulu.
Padahal, Malaysia tahu bahwa selama ini Philipina selalu mengklaim Sabah
sebagai bagian wilayahnya dengan menggunakan dokumen Kesultanan Sulu. Itulah
sebabnya, kenapa Philipina tetap mempertahankan keberadaan "Sultan
Sulu" bukan "Kesultanan Sulu", agar bisa dijadikan "alat
politik" untuk menuntut Sabah.
Jadi, saya menduga kuat bahwa Philipina berada di balik peristiwa Lahad Datu.
Sultan Kiram dijadikan bonekanya, sementara rakyat Sulu yang dikirim sebagai
"Tentara Kesultanan Sulu" hanya dikorbankan untuk nafsu serakah
Philipina. Saat gagal, Philipina dengan mudah bisa cuci tangan, dan
mengkambing-hitamkan Sultan Kiram.
SI : Apa Habib punya data
dan fakta tentang keterlibatan Philipina di balik peristiwa Lahad Datu ?
HABIB : Data dan Fakta dalam bentuk hitam di atas putih secara eksplisit yang
menyatakan bahwa Philipina terlibat dalam peristiwa Lahad Datu memang tidak
ada, tetapi indikatornya banyak dan kuat, antara lain :
Pertama, yang paling banyak diuntungkan dari peristiwa Lahad Datu adalah
Philipina, karena yang selama ini membantu rakyat Sulu, baik langsung mau pun
tidak langsung adalah Malaysia. Dengan terjadinya peristiwa Lahad Datu, maka
hubungan Sulu dan Malaysia memburuk, sehingga posisi Sulu di dalam menghadapi
penjajah Philipina semakin melemah.
Kedua, Philipina sudah kelelahan menghadapi perlawanan rakyat Sulu dan
Mindanau, sehingga Philipina punya kepentingan untuk memindahkan KONFLIK MORO
dari Sulu dan Mindanau ke Sabah.
Ketiga, Philipina memang sudah lama mengklaim kedaulatannya atas Sabah. Bahkan
pada tahun 1967, di zaman Marcos, Philipina pernah membentuk pasukan berisikan
dua ratus tentara dari bangsa Sulu dan Mindanau, yang kemudian terkenal dengan
nama JABIDAH SPECIAL FORCE sesuai nama komandannya, Jabidah. Mereka dilatih
secara khusus di pulau Corregidor di wilayah Luzon - Philipina, tanpa tahu
tujuan sebenarnya. Pada tahun 1968, tatkala mereka akan dikirim ke Sabah untuk
membantai bangsa Sulu dan Mindanau di Sabah yang setuju ikut Malaysia melalui
Referendum 16 September 1963, maka mereka menolak untuk memerangi saudaranya
sendiri. Akhirnya, seluruh anggota Unit Komando Jababidah dibantai di pulau
tersebut atas perintah Marcos. Namun ada beberapa yang berhasil menyelamatkan
diri, sehingga peristiwa keji tersebut terbongkar. Inilah peristiwa yang
membuat bangsa Moro demonstrasi berbulan-bulan di Manila, Mindanau dan Sulu,
yang akhirnya melahirkan pembentukan MNLF untuk melawan Philipina. Jadi, jika
Philipina pernah menempuh jalan keji untuk merebut Sabah, maka tidak heran jika
Philipinan mampu mengulangi kekejiannya melalui peristiwa Lahad Datu di Sabah.
Dan bisa terulang kembali di masa mendatang.
Keempat, dalam peristiwa Lahad Datu, respon Philipina agak dingin, bahkan ikut
meloloskan para penyerbu saat lari dari kejaran Tentara Diraja Malaysia. Tidak
sampai disitu, Presiden Philipina secara terang-terangan memberi pernyataan
terkait peristiwa Lahad Datu, bahwa Philipina akan terus memperjuangkan
kedaulatannya atas Sabah secara diplomatik melalui forum internasional.
SI : Sikap Sultan Bantilan
sendiri terhadap masalah Sabah bagaimana ? Dan bagaimana pula sikap Sultan
Bantilan terhadap peristiwa Lahad Datu ?
HABIB : Sultan Bantilan tidak akan pernah mempermasalahkan Sabah berada dalam
wilayah kedaulatan Malaysia, selama Malaysia merupakan negeri Islam dan
mengelola Sabah dengan baik dan memperlakukan warga Sulu di Sabah dengan baik
pula. Tak pernah terbersit di benak Sultan Bantilan untuk menuntut pengembalian
Sabah.
Hanya saja, Sultan berharap "Sewa Sabah" dibayar oleh Malaysia untuk
negara "Kesultanan Sulu" bukan pribadi "Sultan Sulu" atau
keluarganya. Artinya, uang sewa tersebut mestinya disetorkan kepada pihak yang
tepat untuk digunakan bagi pembangunan Negeri Sulu dan peningkatan
kesejahteraan rakyat Sulu.
Soal peristiwa Lahad Datu, Sultan Bantilan melihat bahwa itu hanya merupakan
rekayasa politik jahat yang ingin merusak hubungan baik Kesultanan Sulu dengan
Malaysia, sekaligus ingin mengadu-domba antar umat Islam di dalam mau pun di
luar Sulu. Dan Sultan sangat berduka dengan korban yang berjatuhan, baik dari
pihak rakyat Sulu mau pun saudara muslim Malaysia.
SI : Habib sendiri selaku
Mufti Besar Sulu, bagaimana peran Habib dalam kasus Lahad Datu-Sabah tersebut ?
HABIB : Saya bersama Menteri Luar Negeri Sulu Datu H.Zakariya dan Menteri
Pemuda Sulu Datu Asree Moro sejak awal Maret terus melakukan pertemuan dan
pembicaraan dengan berbagai pihak dari para petinggi Malaysia, termasuk Menteri
Pertahanan Malaysia Datu Sri Zahid Hamidi. Intinya, kami menjelaskan tentang
apa dan bagaimana sikap sebenarnya Sultan Bantilan Mu'izzuddin II terhadap
Sabah dan peristiwa Lahad Datu, sekaligus kita mencari solusi terbaik agar ke
depan tidak terulang lagi peristiwa serupa.
Bahkan sampai saat ini, upaya diplomatik Kesultanan Sulu masih terus kami
lakukan di Malaysia. Rencana ke depan, kita akan ajak bicara juga Kesultanan
Brunei selaku kerabat Kesultanan Sulu.
SI : Solusi apa yang Habib
dan kawan-kawan tawarkan atas nama Kesultanan Sulu ?
HABIB : Ada banyak solusi kita tawarkan, kesemuanya untuk kebaikan Malaysia dan
Sulu serta Mindanau, antara lain :
Pertama, Kesultanan Sulu harus mengakui kedaulatan Malaysia atas Sabah,
sehingga status Sabah sebagai milik Malaysia tidak boleh dipersoalkan lagi oleh
Sulu selamanya.
Kedua, nilai sewa Sabah tetap harus dibayar oleh Malaysia selamanya, tapi
nilainya harus disesuaikan dengan kurs yang berlaku, karena sewa Sabah dengan
5000 (lima ribu) ringgit atau pound sterling per tahun di zaman sekarang sudah
tidak logis lagi dengan alasan apa pun.
Ketiga, pembayaran sewa Sabah diberikan kepada "Kesultanan Sulu"
bukan "Sultan Sulu". Artinya, bukan untuk pribadi Sultan Sulu atau
keluarganya, tapi untuk membangun negeri Sulu dan mensejahterakan rakyat Sulu. Malaysia
boleh membayar sewa Sabah dalam bentuk pembangunan infrastruktur di Sulu,
sekaligus berinvestasi di Sulu yang saling menguntungkan, agar Sulu tidak lagi
miskin dan terbelakang seperti saat ini.
Keempat, Malaysia harus mengakui dan ikut memperjuangkan di forum internasional
kedaulatan Kesultanan Sulu sebagai negara merdeka, sebagaimana Malaysia selama
ini telah mengakui dan melaksanakan kewajiban pembayaran sewa Sabah kepada
Kesultanan Sulu.
Kelima, Malaysia dan Sulu harus saling bekerja sama di semua bidang, termasuk
saling mempermudah rakyat masing-masing untuk keluar masuk mau pun berdomisili
dan bekerja di kedua negara.
SI : Hikmah apa yang Habib
lihat di balik peristiwa Lahad Datu - Sabah ?
HABIB : Sekali pun peristiwa tersebut merupakan tragedi yang membuat kita semua
prihatin, namun tetap kita harus mengambil Hikmahnya, antara lain :
Pertama, mendorong Malaysia dan Kesultanan Sulu yang sah untuk duduk kembali
bersama bermusyawarah mencari solusi terbaik untuk Sulu, Mindanau dan Sabah.
Kedua, membuka mata dunia internasional bahwa nun jauh di Asia Tenggara ada
satu negeri merdeka, yaitu Kesultanan Sulu, yang tertindas dan melarat selama
beratus tahun, akibat kezaliman Spanyol dan Amerika Serikat serta Philipina.
SI : Apa betul Sultan Sulu
saat ini adalah Sultan termiskin di dunia ?
HABIB : Sultan Sulu yang dinobatkan Philipina dan beristana di Manila tentu
kaya raya, karena mendapat gaji dari pemerintah Philipina dan memperoleh uang
"Sewa Sabah" serta berbagai fasilitas kemewahan. Ada pun Sultan Sulu
yang sah dinobatkan oleh para Syarif, Datu, Ulama, Tokoh dan Rakyat Sulu dengan
komitmen memerdekan Sulu dan Mindanau, selama ini hidup sederhana penuh syukur
dan sabar. Istana kecil berlantai tanah dan beratapkan ijuk dengan nafkah halal
dari bertani dan berdagang. Alhamdulillah.
SI : Andaikata upaya politik
dan diplomatik untuk kemerdekaan Sulu dan Mindanau gagal, apa yang akan
dilakukan Sultan Bantilan ?
HABIB : Bagi Sultan Bantilan selama masih ada Bulan dan Bintang, maka Rakyat
Sulu akan terus bertahan dan berjuang. Artinya, kita tidak akan pernah putus
asa. Upaya diplomatik akan terus dilakukan tanpa henti sampai kapan pun, hingga
Sulu dan Mindanau MERDEKA. Walau pun suatu saat kami diserang sehingga dipaksa
perang, maka kami akan berjihad, sambil tetap melakukan lobby diplomatik
tingkat tinggi dengan berbagai negara Islam khususnya.
SI : Andaikata Jihad
dikobarkan Sultan Bantilan di bumi Sulu dan Mindanau, akankah FPI yang Habib
pimpin mengambil bagian ?
HABIB : Insya Allah, FPI akan tetap ISTIQOMAH untuk selalu mengambil bagian
dalam Jihad di negeri kaum muslimin mana pun.
SI : Apakah Habib sudah
mengkomunikasikan persoalan Sulu ke pemerintah Indonesia ?
HABIB : Dari sekian banyak pejabat yang saya hubungi, hanya Menteri Agama RI
Suryadarma Ali yang merespon dan memberi apresiasi serta motivasi kepada saya
selaku anak bangsa Indonesia yang ikut berperan dalam persoalan internasional
tersebut. Lainnya bungkam tuh ?!
Padahal, saya berharap pemerintah Indonesia bisa memainkan peranan lebih besar.
Ingat, bahwa sebab kekalahan Indonesia dari Malaysia dalam kasus pulau Sipadan
dan Ligitan di Mahkamah Internasional, salah satunya adalah karena Malaysia menggunakan
dokumen yang berasal dari Kesultanan Sulu tentang kedua pulau tersebut. Disana
masih ada beberapa pulau lagi yang berpotensi jadi masalah perbatasan antara
Indonesia - Malaysia - Philipina yang kesemuanya akan melibatkan dokumen
Kesultanan Sulu.
Apalagi Kesultanan Sulu dan Mindanau juga punya hubungan kekeluargaan dengan
berbagai kerajaan di Indonesia, seperti Kerajaan Kubu di Kalimantan Barat,
Kerajaan Bulungan di Kalimantan Timur, serta Kerajaan Bugis dan Makassar di
Sulawesi Selatan, hingga Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku, termasuk para
Datu di Buol dan Toli-Toli hingga Menado di Sulawesi Utara.
SI : Hikmah lain apakah yang
bisa diambil ileh pemerintah RI dari peristiwa Lahad Datu ?
HABIB : Pemerintah RI harus pandai menghargai dan menghormati jasa seluruh
Kesultanan di Indonesia yang telah dengan sukarela masuk ke dalam wilayah RI.
Berikan mereka peran yang lebih konkrit dan jadikan mereka sebagai ujung tombak
pemerintah pusat untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI di wilayah masing-masing.
Dengan demikian, tidak akan pernah terbersit di benak kesultanan mana pun di
Indonesia untuk keluar dari wilayah RI. Termasuk pemerintah wajib menjunjung
tinggi SYARIAT ISLAM yang sejak awal sudah menjadi KONSTITUSI seluruh
Kesultanan di Indonesia.
